PEMILWA UII 2009 Disinyalir Tanpa Pengawas

Kaliurang (Global FIAI News). Beberapa bulan lagi mahasiswa Universitas Islam Indonesia akan menggelar perhelatan akbar pemilihan wakil mahasiswa untuk duduk di kursi dewan perwakilan mahawasiswa (DPM) UII. Namun disinyalir PEMILWA UII 2009 ini akan berjalan tanpa lembaga pengawas yang akan mengawasi jalannya PEMILWA seperti tahun-tahun sebelumya.

“Munculnya kasus-kasus kecurangan PEMILWA UII di lapangan diduga karena tidak ada lembaga yang mengawasi dan menindak masalah-masalah tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah PANWASLU, lembaga independent yang bertugas mengawasi jalannya PEMILWA UII jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran,” ujar koordinator P4 LPM PD, Popy Ridianita sekaligus pembicara dalam diskusi rutin setiap kamis yang digelar oleh bidang P4 (Penelitian, Pengembangan, pelatihan dan Pengkaderan) Lembaga Pers Mahasiswa Pilar Demikrasi FIAI UII, di kantor LPM PD FIAI, Kamis 7 Mei 2009.

Popy kemudian menjelaskan konsep student government yang dipakai UII, pengertian PEMILWA dan contoh masalah yang ada ketika PEMILWA dilaksanakan.

“Peminjaman KTM tanpa ijin di rental CD dan intimidasi atau ajakan untuk memilih salah satu caleg pernah terjadi,” ungkap Popy.

“Dari kasus-kasus yang muncul di lapangan tidak ada lembaga yang mengawasi dan menindak masalah-masalah tersebut,” imbuhnya.

 Sementara menurut salah satu anggota KPU PEMILWA UII 2009, Rifa’i yang turut dalam diskusi tersebut memaparkan ketiadak adaan PanWasLu pada sistim PEMILWA di UII memang sudah sejak dulu termasuk pada PEMILWA 2009 yang akan datang ini.

“PanWasLu dalam PEMILWA UII tidak dibentuk karena kurangnya personel di KPU PEMILWA UII,” tegas Iip sapaan akrab Rifai.

“Semua permasalahan yang muncul saat PEMILWA diserahkan kembali pada mahasiswa,” tambah Iip.

Jalanannya diskusi yang cukup panas ini menyeret keinginan peserta yang terdiri dari anggota LPM PD FIAI perlunya PanWasLu dalam PEMILWA UII, karena jika masalah yang muncul dikembalikan lagi ke KPU malah memberatkan pihak KPU itu sendiri, KPU akan dipusingkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada kemudian tindakan-tindakan yang diambil belum lagi pelaksanaan pemilu itu sendiri yang perlu tenaga ekstra untuk menjalankannya. (A. Nurozi)